Sebuah negara modern bisa dilihat dari peran perbankan yang dominan di dalam memajukan perekonomian. Perbankan yang sehat secara komunitas maupun individu memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan perekonomian dalam negara. Oleh sebab itu, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran juga penting untuk perekonomian negara Indonesia.
Bank Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang menjaga aktivitas perbankan dengan berbagai macam regulasi supaya sistem perbankan lebih baik. Dengan demikian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah menjaga kestabilan moneter. Menjamin peredaran uang sesuai yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa berdampak pada inflasi yang sangat tinggi.
Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peranan penting di dalam sistem pembayaran. Ada berbagai pihak yang ikut terlibat di dalam sistem pembayaran yakni pihak penyelenggara sistem pembayaran. Pihak yang ikut mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa pada sistem pembayaran dan pihak yang ikut mengatur dan mengawasi sistem pembayaran tersebut.
Dalam hal ini peranan dari Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran sangatlah luas. Sebab sebagai regulator, operator dan pengawas, Bank Indonesia mempunyai peran yang besar. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran dari setiap negara mempunyai kadar yang berbeda. Ada yang mempunyai keterlibatan tinggi seperti Indonesia dan ada yang keterlibatannya hanya sedikit seperti di negara Hongkong.
Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1999 dan yang telah direvisi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2009. Maka peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran meliputi:
- Kewenangan di dalam memberikan izin dan juga persetujuan pada penyedia jasa pembayaran agar dapat ikut dalam sistem pembayaran.
- Menentukan standar tertentu dalam alat pembayaran serta menentukan alat pembayaran apa yang bisa dipakai di dalam sistem pembayaran yang ada di indonesia.
- Pengawasan
- Kebijakan pengendalian risiko tata kelola efisiensi dan lain sebagainya.
- Mengatur serta mengawasi lembaga apa yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran baik berupa barang maupun lembaga selain bank.
- Kewenangan sebagai pihak penyelenggara sistem kliring antar bank bagi jenis alat pembayaran tertentu lewat Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SKNBI.
- Kewenangan di dalam menjalankan sistem bank indonesia.
Prinsip Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bank Indonesia ada empat prinsip kebijakan, diantaranya adalah:
Keamanan Bank Indonesia harus bisa mengelola semua resiko di dalam sistem pembayaran. Seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko fraud dan lain sebagainya. Prinsip kebijakan yang dianut adalah prinsip efisiensi. Bank Indonesia menjamin penyelenggaraan sistem pembayaran memiliki sifat efisien, harus bisa dipakai secara menyeluruh dan luas. Dengan demikian, biaya yang ditanggung masyarakat lebih murah.
Bank Indonesia juga telah menjamin kesetaraan akses tidak menyetujui praktek monopoli dalam penyelenggaraan sistem pembayaran untuk masuk dan ikut menyelenggarakan sistem pembayaran. Selain itu juga harus bisa menjamin semua aspek yang berada di dalam perlindungan konsumen. Menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dan pembuat jasa lewat Divisi Perlindungan Konsumen. Konsumen dan pembuat jasa dari sistem pembayaran bisa menghubungi Bank Indonesia untuk melakukan pengaduan bila mereka mengalami hal yang merugikan.
Begitu banyak dan begitu besar bukan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Oleh sebab itu, luasnya cakupan wewenang dan tugas Bank Indonesia menimbulkan kerentanan keefektifan, khususnya dalam tugas pengawasan. Dengan demikian, maka tugas pengawasan perbankan telah diserahkan kepada lembaga khusus.
